You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Anggota DPRD DKI Diimbau Lapor Harta Kekayaan
.
photo doc - Beritajakarta.id

Anggota DPRD DKI Diimbau Lapor Harta Kekayaan

Sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta terpilih diimbau segera melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan kekayaan itu hendaknya dilaporkan minimal dua bulan sebelum mereka dilantik.

Kita berharap anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 memenuhi kewajibannya dengan menyerahkan LHKPN, sekaligus mengajak masyarakat untuk mengawasinya

Terlebih, dari 94 anggota dewan periode 2009-2014 lalu sebanyak 98,94 atau 93 anggota tidak menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.

Partisipasi Pejabat Laporkan Kekayaan Masih Rendah

"Kita berharap anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 memenuhi kewajibannya dengan menyerahkan LHKPN, sekaligus mengajak masyarakat untuk mengawasinya," ujar Mohammad Syaiful Jihad, Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), Sabtu (23/8).

Sesuai UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi, dan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), semua penyelenggara negara wajib memberikan laporan harta kekayaannya termasuk para anggota DPRD.

"Mereka (anggota dewan) juga harus kritis mengawasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemprov DKI. Kalau memang tidak pro rakyat ya harus berani memprotesnya," kata Syaiful.

Ditambahkan Syaiful, 106 anggota dewan baru harus betul-betul berani dan maksimal mengawal visi misi Jakarta Baru yang tertuang  dalam Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2013-2017.

Sekedar diketahui, rencananya Senin (25/8) lusa, 106 anggota dewan baru akan dilantik. Sementara komposisi anggota dewan baru adalah,  PDI Perjuangan 28 kursi, Parta Gerindra 15 kursi, PKS 11 kursi, PPP 10 kursi, Partai Demokrat 10 kursi, Partai Hanura 10 kursi, Parta Golkar 9 kursi, PKB 6 kursi, Partai Nasdem 5 kursi dan PAN 2 kursi.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Relaunching Sirukim, Jamin Kemudahan dan Akuntabilitas Akses Rusunawa

    access_time27-05-2025 remove_red_eye1488 personDessy Suciati
  2. Optimalisasi Layanan Publik, Pramono Kenalkan Fitur Baru JAKI

    access_time28-05-2025 remove_red_eye1363 personDessy Suciati
  3. Rano Tegaskan Komitmen DKI Jamin Kesetaraan dan Kelola Keberagaman

    access_time27-05-2025 remove_red_eye1205 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Komisi E Tinjau Proyek Rehabilitasi Empat Sekolah

    access_time28-05-2025 remove_red_eye857 personFakhrizal Fakhri
  5. Pramono-Rano Luncurkan 100 CCTV Keamanan Warga

    access_time28-05-2025 remove_red_eye854 personBudhi Firmansyah Surapati

Hitung Mundur 22 Juni 2027

00
Hari
00
Jam
00
Menit
00
Detik